03
Jan
10

RESPON INTERNASIONAL TERHADAP KRISIS DI DARFUR



Menurut kutipan dari Paul D. Williams dan Alex J. Bellamy bahwa  pemerintah yang telah mendukung tanggung jawab pada kedaulatan cenderung untuk melindungi warga sipil yang menderita di provinsi Darfur, Sudan. Setelah memberikan ikhtisar tentang krisis Darfur dan respon masyarakat internasional yang lemah, kita akan mengeksplorasi mengapa pendukung terkuat tanggung jawab pada kedaulatan yaitu, NATO dan negara-negara Uni Eropa, gagal untuk secara serius menerangkan intervensi militer. Paul D. Williams dan Alex J. Bellamy menerangkan, bahwa tiga faktor utama yang menjelaskan keengganan Barat untuk campur tangan di Darfur: Pertama, peningkatan skeptisme tentang intervensionisme kemanusiaan Barat, khususnya setelah invasi ke Irak, Kedua, kepentingan strategis di Sudan, dan Ketiga, hubungan antara krisis di Darfur dan Sudan dengan perang sipil lainnya. Dapat disimpulkan bahwa norma intervensi kemanusiaan masih lemah serta tanggung jawab untuk melindungi belum membujuk pemerintah mereka (NATO dan negara-negara Uni Eropa) untuk membantu menyelamatkan populasi masyarakat yang sedang dalam bahaya.

Situasi saat ini, telah terjadi humanitarian intervention, karena hal ini sudah sah dalam hal praktek hubungan internasional. Seperti yang terjadi di Darfur dan Rwanda, krisis di Darfur mewakili sebuah keadaan darurat kemanusiaan karena itu komitmen dari dunia internasional serta ide tanggung jawab untuk melindungi menjadi sangat penting. Di Darfur, perang telah terjadi sejak februari 2003, ketika SLA (Sudan Liberation Army) dan JEM ( Justice and Equality Movement) menyerang karena frustasi terhadap marjinalisasi politik dan ekonomi oleh pemerintah Sudan.

Kemudian, pada tahun 2004 krisis Sudan mulai ditangani dewan keamanan PBB, Uni Eropa dan LSM International seperti Amnesty international, Human Rights Watch dan International Crisis Group, di sebabkan pemerintah Sudan telah melakukan pelanggaran kriminal, kemanusiaan, dan pembersihan etnis di Darfur. Kejadian ini disamakan seperti genocide (pembantaian etnis) yang terjadi di Rwanda pada tahun 1994.

Sebagai hasil usaha LSM internasional krisis di Darfur mendapatkan respon dari komunitas internasional terutama pada masalah kemanusiaan yang memiliki program utama dari program dan agen-agen PBB seperti World Food Program, UNHCR, dan WHO, serta dukungan khususnya dari negara Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Krisis Darfur menghasilkan Resolusi 1547 dari DK PBB pada tanggal 11 Juni 2004. Isi dari resolusi tersebut usaha mediasi ketegangan di Darfur, dan menyimpulkan persetujuan politik secepat-cepatnya. Resolusi ini menghasilkan resolusi yang baru pada 30 Juli 2004, yaitu Resolusi 1556 DK PBB mengenai embargo senjata, penempatan AU (African Union) untuk melindungi pemerintah Sudan selama 30 hari.

Krisis Darfur ini, dengan bahaya kerusakan keseimbangan etnis yang sulit menjadi konflik yang sangat rumit (multiple intertwined conflicts). Konflik pertama terjadi antara pemerintah bersama kelompok milisi melawan pemberontak. Konflik kedua terjadi antara milisi pemerintah yang menyerang penduduk dan yang ketiga melibatkan perjuangan rakyat Darfur itu sendiri. Dalam kaitan yang berjalin berkelit dan seperti itu maka kemudian implikasi konflik melebar melewati batas wilayah Darfur. Perang secara tidak langsung menyeret keterlibatan rezim baik di Sudan maupun Chad dan berpotensi memiliki dampak kekacauan di bagian lain negara itu

Dalam konteks seperti itu, maka resolusi DK PBB yang memungkinkan masuknya intervensi termasuk sanksi dan embargo senjata menjadi positif dengan beberapa alasan berikut. Pertama, munculnya resolusi DK PBB merupakan peringatan keras masyarakat internasional kepada pemerintah Sudan untuk segera dan bertanggung jawab mengatasi krisis.

Berdasar komitmennya dalam persetujuan tanggal 3 Juli kepada Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan, Pemerintah Sudan siap melucuti senjata Janjaweed dan menerima pula pemantauan pelaksanaan HAM di Darfur. Amerika dan pegawai kemanusiaan menuduh pemerintah Sudan belum cukup melakukan langkah positif.

Kedua, langkah itu memungkinkan penanganan cepat dan menyeluruh agar krisis Darfur tidak berlaurt-larut. Laporan dari International Crisis Group mengungkapkan bahwa respon konvensional tidak akan cukup mencegah tingginya tingkat kematian sementara Janjaweed terus melakukan serangan ke desa-desa. Resolusi diharapkan bisa menekan Khartoum mengimplementasikan janjinya untuk menyediakan akses penuh dan segera bagi bantuan kemanusiaan.

Jika pemerintah melakukan manipulasi dalam proses ini maka pengerahan asset militer perlu dilakukan baik untuk mencegah terus berlangsungnya kekejaman maupun untuk melindungi bantuan kemanusiaan (humanitarian assistance)

Ketiga, intervensi memungkinkan efektifnya kerja pengamat asing. Pengamat asing itu sangat dibutuhkan baik untuk memonitor baku tembak maupun untuk memberi perlindungan bagi pengungsi yang ingin kembali ke rumahnya sekaligus mencegah pembersihan etnis. 96 pengamat militer Afrika yang sejak April lalu bertugas termasuk rencana tambahan 300 tentara dan 150 pengamat dinilai tidak cukup untuk mengimbangi luas wilayah Darfur yang seluas Perancis.

Sudan memiliki luas 2,5 juta kilometer persegi dan menjadi negara terluas di Afrika atau sekitar lima kali luas Perancis. Penduduknya sebanyak 38 juta dan yang menetap di Darfur sebanyak 6 juta. Menurut perkiraan ICG, seperlima penduduk Darfur telah kehilangan tempat tinggal.

Keempat, langkah itu mendorong Dewan Keamanan untuk memfasilitas proses negosiasi politik antara pemerintah dan pemberontak. Langkah yang telah dilakukan pemerintah Sudan terhadap kelompok pemberontak adalah strategi represi dan konfrontasi.

Hal itu disebabkan ketiadaan agen manajemen konflik akibat negara berubah peran menjadi pelaku konflik. Oleh karenanya,karena gawatnya situasi politik yang kompleks (complex political emergencies) akibat kegagalan negara, maka mediasi internasional menjadi kebutuhan agar ada pihak netral yang menjadi penengah.

Keempat, langkah itu memungkinkan proses penyelidikan dan pengadilan terhadap pelaku kekerasan di Darfur sekaligus memberi sanksi kepada pejabat pemerintah Sudan yang bertanggungjawab atas terjadinya kampanye pembersihan etnis.

Meskipun demikian, pemerintah Sudan semestinya diberi kesempatan, dengan pantauan bersama masyarakat internasional, dalam tenggang waktu yang diberikan untuk agar secara komprehensif melakukan langkah konstruktif. Intervensi asing semestinya menjadi upaya terakhir (last resort) bagi upaya mengakhiri kekerasandan kejahatan kemanusiaan di wilayah Darfur sekaligus membuka peluang penyelesaian politik (political settlement) bagi pihak yang bertikai termasuk pemerintah Sudan.

Adapun mengenai intervensi internasional diatas, Krisis Darfur memiliki tantangan-tantangan khususnya dari dunia barat (Amerika dan Eropa). Menurut Paul D. Williams dan Alex J. Bellamy hal ini didasarkan:

  • Pertama, Penyalahgunaan pada kemanusiaan dijustifikaskan sebagai  cabang dari perang melawan terorrisme
  • Kedua, Perang melawan teroris lebih penting dari pada Krisis Darfur
  • Ketiga, intervensi militer akan membahayakan Perjanjian Naivasha

0 Responses to “RESPON INTERNASIONAL TERHADAP KRISIS DI DARFUR”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: